BIMTEK BANTUAN HUKUM BIRO HUKUM PROVINSI PAPUA SELATAN

MENJADI MODERATO DALAM BIMBINGAN TEKNIS BANTUAN HUKUM DENGAN TEMA “STRATEGI PEMBANGUNAN HUKUM, ARAH KEBIJAKAN PRODUK HUKUM SERTA KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PELAKSANAAN OTSUS DAN PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI” DARI TANGGAL 11JULI S.D 12JULI 2023 DAN DILANJUTKAN DENGAN PENANDA TANGANAN NOTA KESEFAHAMAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SELATAN DENGAN UNIVERSITAS MUSAMUS, YANG DISELENGGARAKAN OLEH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI PAPUA SELATAN YANG BEKERJA SAMA DENGAN LINTAS SEKTOR KEMENTERIAN DALAM NEGERI, PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, KANWIL HUKUM DAN HAM PAPUA SERTA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA.

KEGIATAN INI MENGHADIRKAN NARASUMBER DIANTARANYA :

1. PLH SEKDA PROVINSI PAPUA, (BPK Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH)

2. ANTHONIUS M. AYORBABA, S.H., M.Si    (KA KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM PROVINSI PAPUA)

3. ADEN GANI MUHAMAD, SH., MAP (KA BIRO HUKUM SEKRETARIAT JENDREAL KEMENDAGRI)

4. ABVIANTO SYAIFULLOH, S.H.,MH (KOORDINATOR PADA KEJAKSAAN TINGGI PAPUA)

5. SELURUH PESERTA YANG AKAN MENGIKUTI KEGIATAN INI.

MAKSUD DAN TUJUAN BIMBINGAN TEKNIS INI ADALAH UNTUK PENINGKATAN KUALITAS SDM, PEINGKATKAN KOMPETENSI BAGI PARA APARATUR DAERAH UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DASAR, JUGA PENINGKATAN KAPASITAS FUNGSI APARATUR DAERAH UNTUK PERBAIKAN PELAYANAN PUBLIK DASAR.

MELALUI BIMTEK BANTUAN HUKUM INI, MARI KITA MENGIKUTINYA DENGAN SEKSAMA SEKALIGUS DENGAN HARAPAN DAPAT MEWUJUDKAN AKSES TERHADAP KEADILAN", 

TEMA DARI BIMTEK INI DINILAI TEPAT DAN RELEVAN. KARENA BANTUAN HUKUM MEMANG SANGAT DIPERLUKAN OLEH SIAPAPUN YANG MEMILIKI ATAU TERLIBAT DALAM MASALAH HUKUM. DAN BAGAIMANA KITA MEMPOSISIKAN DIRI SEBAGAI PEMERINTAH, ABDI NEGARA DAN JUGA SEBAGAI WARGA NEGARA DALAM MENGHADAPI SEMUA POTENSI PERMASLAH HUKUM. 

KARENA ITULAH, BIMTEK INI DENGAN TEMA TERSEBUT BERMAKSUD UNTUK MEMBERI PEMAHAMAN TENTANG KEHADIRAN SERTA PERAN STRATEGIS KANTOR WILAYAH HUKUM DAN HAM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM DI PROVINSI PAPUA SELATAN DAN DAERAH–DAERAH CAKUPAN WILAYAH PROVINSI PAPUA SELATAN, 

BIMTEK INI JUGA DIHARAPKAN MAMPU MENAIKAN KAFASITAS ASN SEBAGAI UNSUR PEMERINTAH DALAM HAL PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH SEPERTI PP NOMOR 107 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN, PENGELOLAAN, PENGAWASAN, DAN RENCANA INDUK PERCEPATAN PEMBANGUNAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN OTONOMI KHUSUS DITANAH PAPUA.

SALAH SATU UPAYA PEMERINTAH MELALUI TEMA INI JUGA ADALAH BAGAIMANA MEMBANGUN KEPRIBADIAN BERIMAN DAN ASN YANG PROFESIONAL DALAM UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI.

TINDAKAN PENCEGAHAN INI DIMAKSUDKAN AGAR SEBAGAI ABDI NEGARA  MEMILIKI BENTENG DIRI YANG KUAT GUNA TERHINDAR DARI PERBUATAN YANG MENCERMINKAN TINDAKAN KORUPSI DI DALAM SEGALA AKTIFITAS PELAYANAN. 

KEGIATAN SANGAT DIHARAPKAN BENAR-BENAR MENJADI WADAH KNOWLEDGE TRANSFER  BAGI PESERTA UNTUK DAPAT MENUJU KEPADA PEMERINTAH YANG BENAR BERSIH DAN BERWIBAWA. 

About Ilham Laitupa

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.